Tugas Pokok

Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang KB dan Pemberdayaan Perempuan.

Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang KB, Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan KS;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang KB, Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan KS;
3. Pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan fungsional bidang KB, Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan KS;
4. Pengelolaan administrasi umum, memelihara inventarisasi/aset barang dan jasa, perencanaan dan pengelolaan keuangan serta administrasi kepegawaian;
5. Pelaksanaan pendataan dan pengelolaan hasil pendataan secara terpilah, serta memberikan informasi untuk bahan laporan dan evaluasi dalam rangka penetapan kebijakan;
6. Penyusunan dan pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender serta memberikan perlindungan terhadap anak;
7. Penyusunan dan pelaksanaan Program KB dan KS dalam rangka meningkatkan kualitas Keluarga dengan melaksanakan Pendewasaan Usia Kawin, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
8. Pelaksanaan pembinaan terhadap potensi masyarakat yang ada secara kelembagaan maupun perorangan agar ikut serta memberikan advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi terhadap masyarakat dalam rangka melaksanakan Program KB dan Pemberdayaan Perempuan ;
9. Penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan ;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.