Rapat Paripurna, Bupati Salwa Serahkan Raperda 2022

17 December 2021


Pemkab Bondowoso menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Tahun 2022 untuk dibahas bersama dengan legislatif, pada Senin (17/12/2021). 
Menanggapi PU F-PPP, Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin mengatakan, bahwa keterbatasan anggaran tidak mungkin membiayai Bosda Madin dan honor Guru PAUD.  Namun demikian kata dia, untuk PAUD sudah dialokasikan melalui sumber DAK (Dana Alokasi Khusus) non fisik, intervensi dana desa dan dana kelurahan.
"Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Bupati tentang penggunaan dana desa dan dana kelurahan," katanya saat Paripurna Jawaban Bupati atas PU Fraksi di DPRD Bondowoso, Rabu (15/12/2021).
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PPP menyampaikan sebagai ikhtiar penyelesaian pihaknya setuju dengan jawaban bupati tersebut.
Untuk diketahui kebutuhan honor guru PAUD selama 12 bulan sekitar RP. 12 miliar. Dimana jumlah guru PAUD sebanyak 2.750 dengan honor Rp 350.000 per bulan, serta ditambah 403 tenaga guru yang hanya digaji Rp. 100.000 per bulan.
Menurut Sahlawi, sejauh ini masih belum ada keterangan lebih lanjut berapa bulan dan berapa besaran yang akan diterima oleh guru PAUD
Sebenarnya kata dia, untuk mengcover honor Guru PAUD dan Bosda Madin di Bondowoso bisa dilakukan dengan menaikkan besaran defisit. Dari Rp 40 Miliar dinaikkan hingga Rp 50 miliar dengan asumsi ada kenaikan proyeksi silpa. Hal tersebut didasarkan kepada realisasi penerimaan silpa tahun sebelumnya yang mencapai Rp 70 miliar. 
"Saya yakin dengan rendahnya serapan anggaran pembangunan infrastruktur tahun ini proyeksi silpa akan bertambah. Logis kalau dinaikkan defisitnya apalagi defisit anggaran Rp. 40 sampai Rp. 50 miliar itu masih sangat wajar," jelasnya.
Pihaknya juga berharap tidak hanya Honor Guru PAUD yang ada solusinya, tetapi juga Bosda Madin. Sebab jika dalam keterbataan anggaran masih bisa mengakomodasi Pokir senilai Rp 19,5 miliar, idealnya isu-isu populis seperti Bosda Madin juga ada solusinya. 
"Semoga dalam pembahasan gabungan Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran nantinya bisa mencari solusi dan mencapai kesepakatan masalah honor guru PAUD dan Bosda Madin," jelasnya.