Hampir setiap Instansi pemerintah di seluruh Indonesia memiliki server untuk menyimpan dan mengelola data. Tanpa terkecuali Kabupaten Bondowoso.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso sendiri  menyimpan ribuan data yang ada pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Gozal Rawan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Bondowoso  masih terkendala penerapan yang belum terintegrasi. Oleh karena itu diperlukan regulasi setingkat undang - undang untuk memperkuatnya.
"Ternyata kendala yang dihadapi di daerah itu juga tidak beda jauh dengan apa yang kita temui di Provinsi dan Pusat karena untuk mengintegrasikan semua  aplikasi itu secara konprehensif terpadu dengan basis  satu data terkendala Internal maupun internal," ungkapnya usai Menggelar Sosialisasi Penyusunan Arsitektur SPBE, Kamis (16/12/2021).
Dikatakan Gozal, Pemerintah sendiri bukan hanya mengejar penilaian  SPBE nya saja, akan tetapi ingin meningkatkan kenaikan indeks reformasi birokrasi pada penerapan di setiap OPD yang ada di kabupaten Bondowoso. Oleh karena itu, sebagai salah satu pihak yang membidangi, Diskominfo berharap penerapan SPBE  dapat lebih ditingkatkan lagi untuk menuju kabupaten Smart City.
"Bagian - bagian yang mendukung ke arah sana harus kita kuatkan,  di tata kelola,manajemen dan layanan harus kita  fokuskan," paparnya.
Saat ini Kebijakan Pemutakhiran SPBE yang terpadu dan terintegrasi secara nasional diatur melalui peraturan presiden Nomor 95 tahun 2018. dilaksanakan oleh Kementerian PAN RB, Kementerian PPN Bappenas, Kementerian Keuangan, BPPT, BSSN, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Kominfo sendiri, lanjut Gozal bertugas mengembangkan Pusat Data Nasional (Government Cloud), pelaksanaan interoperabilitas SPBE dan integrasi jaringan intranet pemerintah di bawah koordinasi Kementerian PAN RB.
"Mari bersama-sama saling memberikan penguatan karena SPBE ini bukan hanya menjadi tanggungjawab Kominfo, akan tetapi semua OPD, apalagi kita sebagai pelaksana, jadi OPD yang butuh aplikasi sebagai pendukung di tusinya harus komunikasi dengan Kominfo," pungkasnya.