Bupati Bondowoso, KH. Salwa Arifin menghadiri  Aksi Afirmasi Bangga buatan Indonesia (BBI) di Hotel Grand Hyatt  Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi  Bali, Jum'at (25/3/2022).
Dalam acara tersebut, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo memberikan arahan kepada para Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, dan BUMN tentang Aksi BBI.
Disampaikan Presiden, Pada saat ini tantangan ketidakpastian ekonomi secara global sangat berpengaruh pada perilaku rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya memacu pertumbuhan ekonomi nasional dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta anggaran BUMN untuk membeli produk dalam negeri.
"Kita enggak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, untuk bisa memacu growth ekonomi/ pertumbuhan ekonomi kita. Untuk  pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen, yang BUMN 0,4 persen. 1,5-1,7 (persen), BUMN-nya 0,4 (persen),” ucap Presiden.
Presiden menyebutkan, bahwa pertumbuhan ekonomi akan  mudah meningkat apabila kita konsisten  mengganti produk impor dengan membeli produk dalam negeri. Presiden mengatakan bahwa hal tersebut juga dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas.
“Pekerjaan ada di sana, bukan di sini. Coba kita belokkan semuanya ke sini. Barangnya kita beli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan. Tadi sudah dihitung bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan,” paparnya.
Lebih jauh, orang Nomor satu di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini  menegaskan kepada Kementerian atau lembaga untuk berhenti impor barang-barang dari luar.  Sebagian besar barang-barang tersebut telah diproduksi oleh industri dalam negeri.
“Ini kita ngerti enggak hal-hal seperti ini. Jangan-jangan kita semua enggak kerja detail, sehingga enggak ngerti bahwa yang dibeli itu barang impor. Buku tulis impor. Jangan ini diteruskan, stop. Sehingga melompat nanti kalau kita semuanya beli produk dalam negeri, meloncat pertumbuhan ekonomi kita,” imbuhnya.
Dalam hal ini Presiden menargetkan hingga Mei 2022, anggaran sebesar Rp400 triliun dapat digunakan untuk pembelian barang dari dalam negeri. Selain itu, Presiden meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam platform yang tersedia.
“Saya minta dan saya enggak mau ditawar-tawar lagi urusan yang Rp400 triliun di Mei. Segera juga dorong yang namanya UKM-UKM di daerah itu untuk masuk segera ke e-Katalog. Masukkan sebanyak-banyaknya,” ujarnya.
Hadir dalam acara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Gubernur Bali Wayan Koster.