Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso kembali meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Delapan Kali berturut-turut.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Provinsi Jawa Timur, Joko Agus Setyono, di Kantor BPK Perwakilan Jatim, Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jatim, Jum'at (13/5/2022).
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan mengungkapkan, tujuan dari pemeriksaan laporan keuangan adalah untuk memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan di setiap daerah, opini tersebut merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran.
Maka dari itu dirinya berharap kepada setiap LKPD yang telah diperiksa oleh BPK dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bagi DPRD dan Pemerintah Daerah.
"Opini yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya Fraud atau tindakan kecurangan lainnya," ungkapnya.
Menurutnya, seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa timur telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu kepada BPK sesuai amanat undang-undang Nomor 1 tahun 2004, maka dari kedisiplinan seluruh pemerintah daerah di jawa timur patut diberikan apresiasi.
"Kami mengapresiasi seluruh pemerintah daerah yang menerima LHP hari ini, yang serius dan konsekuen menyusun laporan keuangan berbasis aktual dan telah berupaya maksimal sesuai ketentuan undang-undang dan dapat menyampaikan LKPD tahun 2021 unaudited kepada BPK lebih awal yaitu tanggal 15 Maret 2022," paparnya.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Bondowoso, Ahmad mengemukakan Pemkab Bondowoso telah Delapan Kali berturut-turut memperoleh Opini WTP, perolehan tersebut merupakan kerjasama dari seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Bondowoso
Meski sudah berturut-turut meraih opini WTP, Pemerintah Daerah akan terus menyempurnakan pengawasan dan pembinaan terutama dalam pengelolaan keuangan daerah.