Bondowoso - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso melakukan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Perjanjian Kerjasama (PKS) Replikasi Sistem Informasi (SI) LPPD, di ruang rapat Hayam Wuruk, lantai 8 kantor  Gubernur Jawa Timur, Senin (7/11/2022).
MoU tersebut ditandatangani secara langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, Bambang Soekwanto. 
Menurut Kepala Subkoord Otda dan Kerjasama pada bagian Administrasi Pemerintahan, Heru Cahyono Pribadi menjelaskan perjanjian Kerjasama LPPD yang dilakukan itu merupakan komitmen antara Pemkab Bondowoso dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal pelaporan atas semua penyelenggaran di Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya.
"Ini merupakan kegiatan rutin pada setiap tahunnya yang tujuannya adalah melaporkan seluruh penyelenggaran di Pemerintahan Bondowoso," ungkapnya.
Dikatakannya, selama masuk masa Pandemi sistem pelaporan yang dilakukan oleh Pemkab Bondowoso menggunakan sistem aplikasi yang telah tersedia di Pemerintah Provinsi.
Melalui pelaporan replikasi tersebut diharapkan dapat mempermudah cara pelaporan.
"Hasil pelaporan ini nantinya akan berupa buka yang dijilid dan input aplikasi dan itu kita laporkan setiap tahun terkait penyelenggaran Pemerintahan di Bondowoso," ujarnya.
Ditambahkannya, setiap tahun pemerintahan daerah wajib melaporkan seluruh penyelenggaran kepada Pemerintah Provinsi yang nantinya setiap daerah berhak melaporkan 3 hal penyelenggaran pemerintahan.
"Tiga hal yang wajib di laporkan kepada Pemprov diantaranya, LPPD, LKPJ dan SPM jadi 3 itu wajib hukumnya bagi seluruh kabupaten atau kota untuk melaporkan," tuturnya.
Untuk hasil dari pelaporan akan keluar setelah dua tahun sejak pertama daerah melaporkan, kemudian Heru menambahkan untuk pelaporan LPPD di jawa timur telah meraih juara sebanyak 9 kali berturut-turut ditingkat nasional, terlebih tahun depan Provinsi Jawa Timur nantinya akan menjadi percontohan dalam segi pelaporan bagi provinsi di Indonesia.
"Kita harus terus memotivasi hasil kinerja ini, sesuai dengan apa yang telah disampaikan Kabiro Pemerintahan Provinsi kita harus meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui program - program yang ada di daerah," pungkasnya.