25 December 2024
Pj. Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro, S.STP.,M.Si.,CIPA, membuka secara resmi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pembina Teknis Pemerintahaan Desa, di Hotel Ijen View, selasa,(24/12/2024). Kegiatan yang juga dihadiri Plh. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Dinas Pemberdayaaan Masyarakat Desa, Camat se Kabupaten Bondowoso, dan para Kasi Pemerintahan Kecamatan ini, merupakan momentum penting dalam upaya kita mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan inovatif.
Dalam arahannya, Pj. Bupati Bondowoso menjelaskan, desa merupakan ujung tombak pembangunan daerah, sehingga keberhasilan pembangunan desa akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah secara keseluruhan. Penguatan Kapasitas Pembina Teknis sebagai upaya untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa berjalan dengan tertib, efektif, dan inovatif. Saat ini, kita menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan pemerintahan desa, baik dari segi administrasi, pelaporan, maupun pengelolaan anggaran desa. Tantangan tersebut menuntut para pembina teknis untuk memiliki kemampuan yang memadai, tidak hanya dalam memahami regulasi, tetapi juga dalam mengimplementasikannya dengan baik di lapangan, dan keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa, serta adaptasi terhadap teknologi informasi untuk pelayanan masyarakat menjadi salah satu kendala. inovasi dan kreativitas menjadi kunci, agar desa-desa di Kabupaten Bondowoso mampu menjadi desa yang mandiri dan berdaya saing.
Beberapa poin pokok yang dibahas dalam kegiatan tersebut, meliputi Peningkatan Tertib Administrasi yang menjadi landasan utama dalam setiap proses pemerintahan, Pembangunan Desa yang inovatif yang menjadi bagian dari strategi pembangunan dalam era digital dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui program-program yang tepat sasaran. Pj. Bupati Bondowoso berharap, melalui kegiatan ini, para peserta dapat memahami dengan baik tugas dan tanggung jawab sebagai pembina teknis, sehingga mampu memberikan pendampingan dan pengawasan yang optimal kepada pemerintah desa.